 |
| Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea |
JAKARTA, bbiterkini – Polemik penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat dalam peringatan May Day 2026. Sorakan yang terdengar saat sesi dialog dengan Presiden Prabowo Subianto memicu perhatian publik.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea, menyebut respons tersebut bukan penolakan menyeluruh, melainkan aspirasi dari kelompok tertentu di kalangan buruh.
Ia menjelaskan, hasil identifikasi menunjukkan suara paling lantang datang dari pekerja yang belum berkeluarga. Kelompok buruh lajang ini menilai program MBG belum relevan dengan kondisi mereka saat ini karena belum memiliki tanggungan anak.
“Bagi mereka, manfaat program belum terasa langsung. Itu yang kemudian memunculkan respons penolakan,” ujar Andi Gani.
Lebih jauh, para pekerja tersebut berpandangan anggaran negara seharusnya bisa diarahkan ke kebutuhan yang lebih dekat dengan realitas mereka. Di antaranya pengembangan keterampilan, akses pendidikan, hingga dukungan peningkatan karier.
Pandangan ini mencerminkan perubahan orientasi di kalangan buruh muda yang mulai menuntut kebijakan lebih fleksibel dan tidak semata berbasis keluarga. Mereka menginginkan program yang mampu memperkuat kapasitas individu sebagai bekal jangka panjang.
Meski demikian, Andi Gani menegaskan dinamika tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dalam gerakan buruh. Ia memastikan tidak ada intervensi atau rekayasa dalam respons yang muncul di lapangan.
Menurutnya, momen ketika Presiden Prabowo mengajukan pertanyaan secara langsung justru membuka ruang bagi buruh untuk menyampaikan pandangan secara jujur dan spontan.
“Itu respons apa adanya. Tidak diatur, tidak diarahkan. Murni suara buruh di lapangan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal wajar dalam forum besar seperti May Day. Justru dari situ terlihat beragam kebutuhan dan kepentingan di kalangan pekerja Indonesia.
Di sisi lain, KSPSI tetap mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, termasuk MBG. Namun evaluasi dinilai penting agar kebijakan yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan menjangkau seluruh lapisan pekerja.
Polemik ini sekaligus menjadi cerminan bahwa suara buruh tidak tunggal. Ada perbedaan kepentingan antara pekerja lajang dan yang sudah berkeluarga, yang kini muncul secara terbuka dalam ruang publik.
David Nababan
