_copy_1280x768.jpg) |
| Ilustrasi/ Suasana sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat (18/9/2025). (ANTARA/Xinhua/Xie E/aa) |
Jakarta, bbiterkini – Amerika Serikat bersama negara-negara Arab Teluk tengah menyusun draf resolusi baru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mengecam Iran atas dugaan pemblokiran Selat Hormuz. Langkah ini menjadi manuver diplomatik terbaru Washington setelah resolusi sebelumnya gagal disahkan akibat veto Rusia dan China.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menyampaikan bahwa proses negosiasi akan berlangsung intensif sepanjang pekan ini. Ia menegaskan, rancangan resolusi terbaru dibuat lebih tajam dan terfokus dibanding sebelumnya, dengan tujuan utama menjaga kebebasan navigasi di salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia tersebut.
Resolusi ini diharapkan memuat tuntutan tegas kepada Iran untuk menghentikan serangan terhadap kapal dagang serta praktik penarikan tarif sepihak terhadap kapal yang melintas di Selat Hormuz. Selain itu, Iran juga didesak untuk menghentikan penempatan ranjau laut dan membuka informasi terkait lokasi ranjau yang telah dipasang di kawasan tersebut.
Waltz menyebut pendekatan baru ini sebagai langkah yang lebih realistis untuk menembus kebuntuan politik di DK PBB. Menurutnya, fokus utama diarahkan pada ancaman langsung terhadap jalur perdagangan global.
“Ini jauh lebih fokus pada persoalan ranjau di jalur air internasional dan pengenaan bea masuk yang berdampak pada ekonomi dunia, terutama kawasan Asia,” ujar Waltz.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar sepertiga distribusi minyak dunia. Gangguan di wilayah ini tidak hanya berdampak pada kawasan Teluk, tetapi juga memicu ketidakstabilan harga energi dan rantai pasok global.
Di tengah dorongan diplomatik tersebut, situasi di lapangan justru menunjukkan peningkatan ketegangan. Militer Amerika Serikat sebelumnya melaporkan telah melakukan serangan terhadap pasukan Iran dan menenggelamkan enam kapal kecil yang disebut tengah mengancam kapal sipil. Operasi ini diklaim sebagai bagian dari upaya membuka kembali jalur pelayaran yang terganggu.
Di bawah pengawalan militer, dua kapal dagang berbendera Amerika Serikat dilaporkan berhasil melintasi Selat Hormuz. Namun, langkah ini memicu respons keras dari Iran yang menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata yang masih rapuh.
Iran menegaskan tidak akan menghentikan operasi militernya di kawasan tersebut dan akan terus menargetkan kapal yang dianggap melanggar kepentingan nasionalnya. Pernyataan ini memperbesar risiko eskalasi konflik terbuka, terutama jika resolusi baru kembali memicu perlawanan dari sekutu Iran di tingkat internasional.
Ketegangan juga meluas ke kawasan Teluk. Uni Emirat Arab (UEA) untuk pertama kalinya melaporkan adanya serangan sejak diberlakukannya gencatan senjata awal April lalu. Pada Senin (4/5), sistem pertahanan udara UEA berhasil mencegat 15 rudal dan empat drone yang mengarah ke wilayahnya.
Meski sebagian besar ancaman berhasil digagalkan, satu drone dilaporkan lolos dan memicu kebakaran di fasilitas minyak di Fujairah. Insiden tersebut menyebabkan tiga pekerja asal India mengalami luka-luka. Selain itu, dua kapal kargo dilaporkan terbakar di perairan lepas pantai, mempertegas tingginya risiko keamanan di jalur pelayaran tersebut.
Kondisi ini membuat pelaku industri pelayaran dan asuransi global berada dalam posisi siaga. Sejumlah perusahaan memilih menunda perjalanan atau mengalihkan rute pelayaran guna menghindari potensi serangan, meskipun langkah tersebut berdampak pada peningkatan biaya logistik dan distribusi energi dunia.
Upaya Amerika Serikat untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dinilai dapat membantu meredakan tekanan ekonomi global. Namun di sisi lain, langkah ini juga meningkatkan potensi konflik yang lebih luas jika tidak diimbangi dengan solusi diplomatik yang kuat dan diterima semua pihak.
Dengan kembali bergulirnya pembahasan resolusi di DK PBB, perhatian dunia kini tertuju pada apakah pendekatan yang lebih sempit dan terarah ini mampu menghasilkan kesepakatan, atau kembali berujung pada kebuntuan akibat tarik-menarik kepentingan negara besar.
Dilansir dari Al Arabiya, Selasa (5/5/2026).
