 |
| Ilustrasi Massa Aksi Depan PT Mowilex/AI |
SERANG, bbiterkini – Aksi spontanitas sejumlah warga di depan gerbang PT Mowilex Indonesia Plant Cikande yang berlangsung hingga malam hari mulai memunculkan tanda tanya publik. Pasalnya, gerakan yang awalnya disebut menuntut rekrutmen tenaga kerja lokal dan persoalan lingkungan, diduga memiliki agenda lain di balik layar.
Informasi yang berkembang menyebut, aksi tersebut bukan semata memperjuangkan lowongan kerja bagi masyarakat sekitar. Sejumlah sumber menduga ada kepentingan untuk mengambil alih pengelolaan limbah B3 dari perusahaan melalui tekanan massa.
Dugaan itu mencuat setelah fokus tuntutan warga justru mengarah pada aktivitas kendaraan pengangkut limbah B3 yang hendak keluar dari area pabrik. Bahkan massa disebut sempat berjaga di depan gerbang guna menghalangi mobilisasi armada pengangkut limbah.
Jika benar demikian, maka persoalan ini tak lagi sekadar aspirasi sosial, melainkan menyentuh sektor usaha yang memiliki nilai ekonomi besar dan diatur ketat oleh negara.
Pengelolaan limbah B3 sendiri tidak bisa dilakukan sembarang pihak. Kegiatan tersebut wajib memiliki izin resmi, standar teknis, sarana khusus, serta pengawasan ketat karena menyangkut bahan berbahaya dan beracun yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Artinya, apabila ada pihak yang ingin mengambil alih atau menguasai pengelolaan limbah B3 tanpa legalitas dan kompetensi yang sah, hal itu berpotensi melanggar aturan yang berlaku.
Situasi ini pun menimbulkan pertanyaan serius: apakah aksi tersebut murni suara warga, atau ada aktor yang menunggangi kepentingan bisnis limbah di balik mobilisasi massa?
Polres Serang sendiri turun melakukan pengamanan dan memfasilitasi mediasi hingga situasi berakhir kondusif. Namun aparat penegak hukum dan instansi lingkungan hidup didorong menelusuri motif sebenarnya di balik aksi tersebut agar tidak muncul preseden tekanan jalanan untuk merebut sektor usaha tertentu.
Publik menilai, jika dibiarkan tanpa pengusutan, praktik semacam ini bisa menjadi pola baru: memakai isu tenaga kerja dan kepentingan warga sebagai pintu masuk, namun sasaran sesungguhnya adalah penguasaan bisnis bernilai tinggi.(*/red).
