Purbaya Pastikan Bea Cukai Tak Tergeser Meski Ada DSI
 |
| Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Bea Cukai tetap berwenang meski ada DSI. |
JAKARTA, bbiterkini – Pemerintah memastikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tetap menjadi garda utama pengawasan ekspor-impor meski PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) disiapkan sebagai BUMN ekspor baru.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa kehadiran DSI akan mengurangi kewenangan Bea Cukai. Ia menegaskan fungsi pemeriksaan barang, pengawasan kepabeanan, hingga proses ekspor-impor tetap dijalankan DJBC.
“Ekspor-impor yang melakukan pemeriksaan tetap Bea Cukai. Jadi bukan berarti fungsi Bea Cukai hilang,” kata Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026).
Menurut Purbaya, DSI hanya akan berperan dalam aktivitas perdagangan atau trading komoditas. Sementara pengawasan arus barang dan administrasi kepabeanan tetap berada di bawah otoritas Bea Cukai.
Ia juga menyebut hingga saat ini belum ada arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait pengurangan fungsi DJBC. Sebaliknya, pemerintah justru ingin memperkuat institusi tersebut.
“Presiden malah meminta Bea Cukai diperkuat,” ujarnya.
Purbaya kembali mengingatkan arahan Presiden agar kinerja Bea Cukai terus dibenahi. Bahkan, pimpinan instansi bisa dievaluasi apabila dianggap tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal.
“Kalau tidak becus, kepalanya bisa dicopot,” tegasnya.
Pernyataan itu menjawab wacana yang sebelumnya disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terkait kemungkinan pengawasan ekspor sumber daya alam dilakukan melalui sistem digital berbasis artificial intelligence (AI).
Luhut menilai digitalisasi pengawasan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menutup celah kebocoran penerimaan negara.
“Kalau memang nanti tidak perlu, ya ngapain pakai-pakai Bea Cukai. Atau tugasnya tetap ada, tetapi semua berbasis AI,” kata Luhut, Senin (25/5/2026).
Namun pernyataan tersebut kemudian diluruskan oleh Dewan Ekonomi Nasional. Juru Bicara Ketua DEN, Jodi Mahardi, menegaskan tidak ada rencana pengambilalihan maupun penghapusan fungsi DJBC.
Menurut Jodi, pembaruan yang disiapkan pemerintah hanya difokuskan pada penguatan tata kelola ekspor sektor sumber daya alam (SDA) yang menjadi aset strategis negara.
Pemerintah juga terus memperkuat SIMBARA atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga. Sistem itu mengintegrasikan data lintas kementerian mulai dari produksi, penjualan, pembayaran kewajiban negara, hingga proses ekspor mineral dan batu bara.
Lewat sistem terintegrasi seperti SIMBARA, pemerintah berharap pengawasan ekspor nasional semakin transparan, real-time, dan mampu menutup celah kebocoran penerimaan negara dari sektor SDA.
Penulis: Noval Abraham
Editor: Arohman Ali