Dr. Ns. Jajang Rahmat Solihin Nyatakan Kesiapan Maju sebagai Bakal Calon Ketum DPP PPNI 2026–2031, Usung Gagasan “PPNI Kembali untuk Anggota”
TANGERANG, BBITerkini — Dinamika menuju pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) periode 2026–2031 mulai diwarnai penyampaian gagasan dari sejumlah bakal calon.
Salah satunya, Dr. Ns. Jajang Rahmat Solihin, M.Kep., Sp.Kep.Kom., yang menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai bakal calon Ketua Umum DPP PPNI periode 2026–2031.
Dalam pernyataannya kepada sejawat perawat di seluruh Indonesia, Jajang menyampaikan bahwa pencalonannya didorong oleh keinginannya untuk memperkuat peran organisasi dalam memberikan perlindungan, meningkatkan kesejahteraan, serta membuka ruang pengembangan kompetensi bagi anggota.
Menurut Jajang, pengabdian perawat selama ini memiliki posisi penting dalam pelayanan kesehatan. Perawat, kata dia, berada di garis depan dalam mendampingi pasien, termasuk dalam situasi kegawatdaruratan.
Namun demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius, mulai dari perlindungan hukum dan profesi, kesejahteraan, akses pengembangan kompetensi, hingga peluang perawat Indonesia untuk berkiprah di tingkat internasional.
“Selama puluhan tahun kita mengabdi, kita selalu ada untuk orang lain. Kita yang pertama datang saat pasien kritis, kita yang terakhir pulang saat yang lain sudah lelap. Tapi pernahkah kita bertanya, siapa yang ada untuk kita?” ujar Jajang dalam pernyataannya.
Ia kemudian mempertanyakan bagaimana organisasi dapat hadir ketika seorang perawat menghadapi persoalan hukum akibat menjalankan tugas profesinya, ketika kesejahteraan belum memadai, maupun ketika anggota menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan.
Atas dasar persoalan tersebut, Jajang mengusung tema “PPNI Kembali untuk Anggota, Bersama Membangun Keperawatan Indonesia.”
Ia menegaskan bahwa gagasan tersebut menurutnya bukan sekadar slogan, melainkan arah perjuangan yang ingin ia tawarkan kepada anggota apabila memperoleh amanah dalam kepemimpinan DPP PPNI periode mendatang.
Lima Prioritas Perjuangan
Dalam pernyataannya, Jajang memaparkan lima agenda yang disebut sebagai prioritas perjuangannya.
Pertama, Perawat Terlindungi.
Jajang mengusulkan penguatan Badan Bantuan Hukum (BBH) dengan sistem layanan pengaduan yang menurutnya harus terbuka, mudah diakses, dan cepat merespons persoalan anggota.
Ia juga mengusulkan pemanfaatan sistem keanggotaan digital agar pengaduan maupun kebutuhan bantuan hukum dapat ditangani secara lebih terstruktur.
Kedua, Perawat Sejahtera.
Dalam bidang kesejahteraan, Jajang menggagas pembentukan badan khusus advokasi yang berfokus pada percepatan kebijakan kesejahteraan perawat.
Ia juga menyampaikan gagasan mengenai pengelolaan iuran organisasi secara transparan, termasuk konsep yang ia sebut sebagai “skema dividen iuran”, dengan manfaat yang diharapkan dapat dikembalikan kepada anggota dalam berbagai bentuk, seperti beasiswa, bantuan usaha, dan jaminan sosial.
Gagasan tersebut tentunya membutuhkan kajian kelembagaan, regulasi, tata kelola, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas apabila nantinya diterapkan.
Ketiga, Perawat Bertumbuh.
Jajang juga menawarkan pembentukan Dewan Pakar yang berfungsi antara lain melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi anggota serta memperkuat peran himpunan profesi.
Ia menargetkan adanya akses pelatihan kompetensi yang dapat diperoleh anggota secara gratis dan berkelanjutan, dengan sertifikasi yang diharapkan memiliki pengakuan dari fasilitas pelayanan kesehatan maupun instansi terkait.
Keempat, Perawat Mendunia.
Menurut Jajang, perawat Indonesia memiliki peluang untuk berkompetisi di tingkat internasional. Karena itu, ia menggagas penguatan kompetensi global, kemampuan bahasa, serta akses penempatan kerja ke luar negeri yang memperhatikan aspek perlindungan dan kepastian bagi tenaga keperawatan.
Kelima, Perawat Berpengaruh.
Jajang juga menempatkan penguatan posisi organisasi dalam proses perumusan kebijakan sebagai salah satu agenda penting.
Ia berpandangan bahwa perawat perlu memiliki ruang partisipasi yang lebih kuat dalam berbagai proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sektor kesehatan dan profesi keperawatan.
“Sudah saatnya perawat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi menjadi subjek penentu kebijakan. Suara perawat harus didengar,” tegasnya.
Mengembalikan Organisasi kepada Anggota
Lebih jauh, Jajang menyampaikan pandangannya bahwa organisasi profesi harus mampu menjadi rumah bersama bagi seluruh anggotanya.
“PPNI bukan milik pengurus. PPNI bukan milik elit. PPNI adalah rumah kita semua,” ungkapnya.
Ia mengajak seluruh sejawat perawat untuk mencermati, memberikan masukan, serta menilai setiap gagasan yang disampaikan dalam proses menuju pemilihan kepemimpinan DPP PPNI periode 2026–2031.
Jajang juga meminta doa dan dukungan dari para sejawat di berbagai daerah di Indonesia.
Penyampaian visi dan lima prioritas tersebut menjadi bagian dari gagasan yang ditawarkan Jajang dalam pencalonannya. Selanjutnya, penilaian terhadap program, kelayakan implementasi, tata kelola organisasi, serta mekanisme pemilihan menjadi bagian dari proses demokratis di lingkungan PPNI.
Dina/ Ega