Usai Perombakan Pimpinan BGN, Irma Chaniago Minta Pengawasan Dapur MBG Diperketat
.jpeg) |
| Ilustrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Foto: Ilustrasi. |
JAKARTA, BBITerkini – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan struktur kepemimpinan lembaga tersebut.
Menurut Irma, perubahan susunan pimpinan merupakan langkah yang wajar dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program strategis nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
“Pergantian ini wajar dilakukan agar kontrol dan peningkatan kualitas SPPG menjadi lebih baik, sehingga tujuan program MBG dapat tercapai,” kata Irma dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap dapur MBG menjadi aspek krusial karena berhubungan langsung dengan kualitas makanan yang diterima masyarakat. Program tersebut menyasar kelompok prioritas, mulai dari anak sekolah, balita, hingga ibu hamil yang membutuhkan asupan gizi berkualitas untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang.
Karena itu, Irma berharap kepemimpinan baru di BGN mampu memperkuat sistem pengendalian, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
“Insya Allah ke depan harus lebih baik lagi, tetap fokus dan mampu mencapai target pemenuhan gizi sebagaimana yang telah ditetapkan Presiden,” ujarnya.
Pengawasan Dapur MBG Jadi Sorotan
Permintaan penguatan pengawasan muncul di tengah perhatian publik terhadap kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang kini menjangkau berbagai daerah di Indonesia.
SPPG sebagai unit pelaksana memiliki peran penting dalam menyiapkan, mengolah, dan mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat. Karena itu, pengawasan terhadap standar kebersihan, keamanan pangan, kualitas bahan baku, hingga proses distribusi menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.
Irma menilai keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas makanan yang disajikan setiap hari kepada masyarakat.
Menurutnya, pengawasan yang ketat akan membantu mencegah berbagai potensi masalah di lapangan sekaligus memastikan anggaran negara yang dialokasikan untuk program tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal.
Prabowo Rombak Pimpinan Badan Gizi Nasional
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan perubahan struktur kepemimpinan di Badan Gizi Nasional. Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam.
Dalam perubahan tersebut, Dadan Hindayana digantikan oleh Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sebelum mendapat tugas baru itu, Nanik menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Selain pergantian kepala badan, Presiden juga melakukan perubahan pada posisi wakil kepala. Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya tidak lagi menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk memperkuat jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional.
Perombakan tersebut menjadi perhatian karena dilakukan ketika Program Makan Bergizi Gratis tengah memasuki fase penting dalam pelaksanaannya di berbagai wilayah.
Evaluasi Tata Kelola dan Pelaksanaan SOP
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa perubahan pimpinan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program dan tata kelola organisasi.
Menurut Prasetyo, Presiden menginginkan seluruh program prioritas nasional dijalankan secara disiplin serta mengedepankan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP,” kata Prasetyo.
Selain aspek kedisiplinan terhadap SOP, evaluasi juga menyangkut tata kelola organisasi yang dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah berharap kepemimpinan baru mampu mempercepat berbagai perbaikan yang dibutuhkan, termasuk memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Program MBG Jadi Andalan Peningkatan Kualitas SDM
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Program ini menitikberatkan pada pemberian makanan bergizi kepada kelompok yang dinilai rentan mengalami masalah gizi, yakni anak usia sekolah, balita, dan ibu hamil.
Pemerintah menilai investasi pada pemenuhan gizi menjadi langkah penting untuk menyiapkan generasi yang sehat, produktif, dan memiliki daya saing di masa depan.
Karena itu, kualitas pelaksanaan program menjadi perhatian utama. Setiap tahapan, mulai dari pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan, dituntut berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Dengan struktur kepemimpinan yang baru, pemerintah berharap Badan Gizi Nasional dapat bekerja lebih efektif dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
Penguatan pengawasan terhadap dapur MBG juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap program tersebut serta mendukung pencapaian target pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.
Penulis: Ega
Editor: Arohman Ali