SMSI Banten Tegaskan Media Siber Harus Jadi Benteng Anti Hoaks di Era Digital
 |
| Transformasi Digital Pemprov Banten Kian Masif, SMSI Dorong Media Siber Jadi Garda Terdepan Lawan Hoaks dan Edukasi Publik. |
SERANG, bbiterkini – Transformasi digital yang tengah dipercepat Pemerintah Provinsi Banten membuka babak baru dalam pola pelayanan publik dan arus informasi masyarakat. Di tengah perubahan itu, media siber diminta tidak hanya berlomba menjadi yang tercepat, tetapi juga tampil sebagai benteng utama melawan penyebaran hoaks di ruang digital.
Pesan tersebut mengemuka dalam diskusi interaktif antara jajaran Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) se-Provinsi Banten bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Banten yang dipandu perwakilan Bidang Aspim Pemprov Banten, Kusma.
Ketua SMSI Provinsi Banten, Lesman Bangun, menegaskan media online harus mampu beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini semakin bergantung pada platform digital dan media sosial.
Menurutnya, perusahaan media siber tidak lagi cukup hanya mengandalkan website sebagai pusat distribusi informasi. Optimalisasi platform seperti Facebook, TikTok, Instagram hingga YouTube menjadi langkah penting agar informasi publik dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan cepat.
“Berita yang sudah tayang di website harus diperluas distribusinya ke berbagai platform media sosial agar penyebaran informasi lebih masif. Di sisi lain, insan pers juga harus menjadi garda terdepan dalam menangkal hoaks di era digital,” ujar Lesman.
Ia menilai, derasnya arus informasi di media sosial membuat masyarakat membutuhkan media yang mampu menyajikan informasi cepat, akurat, sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kemitraan Komunikasi (PIKK) Dinas Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Akhmad Subhan Syafa’at, mengatakan pemerintah daerah saat ini terus mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari transformasi birokrasi modern.
Menurutnya, Pemprov Banten kini mulai mengalihkan berbagai layanan birokrasi ke sistem elektronik, mulai dari penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE), identitas digital ASN, hingga penguatan literasi digital bagi aparatur sipil negara.
“Zaman sudah berubah. Hampir seluruh sistem pelayanan kini bergerak dari manual menuju digital. ASN juga dituntut mampu beradaptasi dengan sistem elektronik yang terus berkembang,” kata Subhan.
Ia menambahkan, penerapan sistem digital juga memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran pemerintah daerah. Berbagai rapat koordinasi kini lebih banyak dilakukan secara virtual dibandingkan perjalanan dinas konvensional.
“Efisiensi anggaran dari pengurangan perjalanan dinas dapat dialihkan ke program pembangunan yang lebih menyentuh masyarakat. Karena itu kami membutuhkan dukungan media online untuk membantu menyampaikan capaian pembangunan pemerintah kepada publik,” lanjutnya.
Dalam forum tersebut, Sekretaris SMSI Provinsi Banten, Nasrudin, turut menyoroti tingginya penetrasi internet hingga ke pelosok desa di Banten yang harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat.
Menurutnya, kekuatan utama media siber terletak pada kecepatan dan akurasi informasi. Karena itu, media memiliki tanggung jawab besar untuk membantu masyarakat memilah informasi yang benar di tengah derasnya arus konten digital.
“Internet kini sudah masuk hingga ke tingkat desa. Maka masyarakat juga harus diedukasi agar lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi,” tegas Nasrudin.
Diskusi itu turut menghadirkan akademisi senior, H. Nana Sutisna, yang menilai sinergi antara pemerintah dan media menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah berbasis digital.
Menurutnya, media siber memiliki posisi strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menyampaikan berbagai program pelayanan publik berbasis teknologi agar lebih mudah dipahami publik.
“Media siber harus menjadi jembatan digital yang kuat. Ketika pemerintah melakukan transformasi layanan publik, media harus mampu mengemas informasi menjadi konten yang mudah dipahami, menarik, dan tetap bersih dari hoaks,” pungkasnya.
Penulis: David Nababan
Editor: Redaksi BBI