JAKARTA, bbiterkini – Rupiah resmi memasuki fase tekanan paling berat dalam sejarah modern pasar keuangan Indonesia. Nilai tukar mata uang Garuda ditutup melemah ke level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (12/5/2026), memicu alarm baru terhadap ketahanan ekonomi nasional dan mendorong DPR RI turun tangan meminta penjelasan pemerintah serta Bank Indonesia.
Dalam perdagangan siang tadi, rupiah bahkan sempat menyentuh Rp17.511 per dolar AS sebelum akhirnya ditutup di level Rp17.500 atau melemah 0,51 persen. Angka tersebut menjadi posisi penutupan terlemah sepanjang sejarah rupiah.
Pelemahan ini tidak hanya memicu tekanan di pasar keuangan, tetapi juga mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya terhadap harga barang impor, biaya produksi industri, inflasi pangan, hingga daya beli masyarakat.
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan parlemen akan memanggil Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan guna meminta penjelasan terkait langkah antisipasi pemerintah menghadapi gejolak rupiah yang terus melemah.
“Ya tentu saja kami akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut,” kata Puan usai memimpin Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (12/5/2026).
Puan mengingatkan agar depresiasi rupiah tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih luas terhadap ekonomi nasional. Menurutnya, pemerintah dan otoritas moneter harus bergerak cepat sebelum tekanan pasar semakin dalam.
“Situasi ini jangan sampai nantinya membuat Indonesia jadi terpuruk. Harus diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini tapi juga sampai 2027,” tegasnya.
DPR juga memastikan kondisi rupiah akan menjadi perhatian serius dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang menjadi dasar penyusunan APBN tahun depan.
Sorotan DPR itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Pelemahan rupiah dinilai dapat memperbesar beban impor energi, menekan ruang fiskal pemerintah, serta meningkatkan tekanan terhadap sektor usaha yang bergantung pada bahan baku luar negeri.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima undangan resmi dari DPR terkait rencana pemanggilan tersebut. Meski demikian, ia menyatakan siap memberikan penjelasan jika diminta hadir.
“Saya belum tahu, belum ada undangannya. Tapi saya siap kalau dipanggil,” ujar Purbaya saat ditemui di kantornya.
Namun Purbaya menegaskan urusan stabilitas nilai tukar sepenuhnya menjadi domain Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Ia bahkan menyebut dirinya “pasif” dalam persoalan pelemahan rupiah.
“Kalau saya kan pasif di situ. Urusan bank sentral saja yang menjelaskan kenapa rupiah melemah,” katanya.
Menurut dia, mandat utama bank sentral sesuai Undang-Undang adalah menjaga stabilitas nilai tukar.
“Tugas bank sentral hanya satu menurut Undang-Undang, menjaga stabilitas nilai tukar,” tegasnya.
Di tengah tekanan domestik, sentimen global masih menjadi pemicu utama pelemahan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Ketidakpastian geopolitik kembali meningkat setelah negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran dilaporkan gagal mencapai kesepakatan.
Kondisi itu membuat harga minyak dunia bertahan di atas US$100 per barel dan memicu kekhawatiran baru terhadap lonjakan inflasi global. Pasar kini memperkirakan suku bunga tinggi di AS akan bertahan lebih lama, mendorong arus modal keluar dari negara berkembang dan memperkuat dominasi dolar AS di pasar global.
Di tengah situasi tersebut, perhatian pasar kini tertuju pada langkah Bank Indonesia dan pemerintah dalam beberapa hari ke depan. Investor menunggu apakah otoritas mampu meredam tekanan dan mengembalikan kepercayaan pasar — atau justru rupiah kembali terseret lebih dalam ke level pelemahan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Penulis: Ropiin
Editor: Noval Abraham


