DKBPPPA Kabupaten Serang Perketat Pengawasan MBG 3B Lewat Barcode “Lapor Gizi 3B”
 |
| Pemkab Serang mulai membuka ruang kontrol publik untuk memastikan makanan bergizi gratis benar-benar tepat sasaran dan berkualitas. |
SERANG, bbiterkini – Pemerintah Kabupaten Serang mulai memperketat pengawasan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) 3B melalui inovasi digital berbasis barcode bertajuk “Lapor Gizi 3B”. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas menu hingga distribusi bantuan gizi benar-benar tepat sasaran dalam upaya menekan angka stunting.
Program yang dijalankan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) Kabupaten Serang itu menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD sebagai kelompok prioritas intervensi gizi.
Kepala Bidang Keluarga Berencana DKBPPPA Kabupaten Serang sekaligus inovator Lapor Gizi 3B, Iis Isnawati, S.ST., M.Kes mengatakan, pengawasan menjadi bagian penting dalam keberhasilan program MBG 3B di lapangan.
“MBG 3B harus tepat sasaran dan kualitas gizinya tetap terjaga. Itu menjadi kunci utama dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Serang,” ujar Iis Isnawati, Kamis (21/5/2026).
Melalui inovasi tersebut, masyarakat dapat langsung melaporkan kondisi menu, distribusi, hingga dugaan ketidaktepatan penerima manfaat hanya dengan memindai barcode yang ditempel di Posyandu maupun titik distribusi MBG.
DKBPPPA Kabupaten Serang disebut mulai melakukan sosialisasi program sejak awal 2026 dengan turun langsung ke masyarakat dan dapur SPPG di sejumlah wilayah.
“Kami ingin masyarakat ikut mengawasi. Jika ada menu yang tidak sesuai standar gizi atau distribusi yang bermasalah, laporan bisa langsung masuk melalui barcode Lapor Gizi 3B,” katanya.
Program tersebut saat ini telah berjalan di beberapa wilayah seperti Kramatwatu, Cikeusal, hingga Pematang Kragilan. Dari pelaksanaan di lapangan, sejumlah laporan dan masukan masyarakat mulai diterima sebagai bahan evaluasi program.
Menurut Iis, menu MBG 3B disusun berdasarkan standar gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, sayur, dan buah dengan menyesuaikan potensi pangan lokal serta rekomendasi ahli gizi.
Selain pengawasan digital, DKBPPPA Kabupaten Serang juga melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader Posyandu, tim penggerak desa, hingga sejumlah pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawalan program.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun transparansi program penanganan stunting di Kabupaten Serang.
Pemkab Serang kini tak hanya membagikan makanan bergizi, tetapi juga mulai membuka ruang kontrol publik agar program penanganan stunting benar-benar berjalan tepat sasaran di lapangan.
Penulis: David Nababan
Editor: Arohman Ali SH