 |
| Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak. |
JAKARTA, bbiterkini.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyiapkan aturan baru agar jemaah umrah berangkat melalui asrama haji sebelum terbang ke Tanah Suci.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, skema tersebut disiapkan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji dan maskapai penerbangan nasional.
"Presiden meminta kita sebagaimana supaya kalian juga bisa mendukung ekosistem ekonomi haji ini untuk memperkuat national flight kita. Bagaimana caranya? Akhirnya kami sekarang sedang merancang supaya jemaah umrah itu, itu nanti berangkat dari asrama haji,” kata Dahnil dalam rapat kerja di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Kamis, 12 Februari 2026.
Dahnil menjelaskan, dalam skema yang sedang disiapkan, proses keberangkatan jemaah umrah akan dilakukan sejak dari asrama haji, termasuk check-in penerbangan.
Kebijakan tersebut tengah dipersiapkan bersama Garuda Indonesia agar prosesnya lebih mudah dan memberikan kenyamanan bagi jemaah.
“Dan Garuda akan menyediakan semua sarana keberangkatan misalnya jemaah umrah nanti check-in-nya semuanya prosesnya sudah selesai di asrama haji. Jadi tidak ada penumpukan di bandara, mereka ke sana langsung berangkat. Langsung boarding,” ujar Dahnil.
"Jadi prosesnya sedang kami persiapkan dengan teman-teman Garuda supaya prosesnya itu dimudahkan sehingga jemaah lebih nyaman,” imbuhnya.
Dahnil menekankan bahwa kebijakan baru ini adalah bagian dari arahan Presiden untuk menjadikan asrama haji sebagai pusat pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.
Ia menyebut, asrama haji di Indonesia memiliki luas yang cukup besar, misalnya asrama haji di Medan luasnya 14 hekatare, sedangkan asrama haji Pondok Gede sampai 15 hektare.
"Rata-rata asrama haji itu besarannya itu paling kecil itu asrama haji itu di provinsi itu misalnya di daerah timur itu 4 hektar. Tapi pemberdayaannya itu tidak maksimal. PNBP-nya itu juga tidak maksimal," ujar Dahnil.
"Presiden berulang kali perintahkan kepada kami bagaimana kemudian asrama haji itu bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi haji,” imbuhnya.
Dahnil menekankan, potensi ekonomi dari jemaah umrah sangat besar. Saat ini, jumlah jemaah haji yang mengantre mencapai 5,7 juta orang dengan kuota keberangkatan sekitar 221 ribu orang per tahun, tetapi jumlah jemaah umrah jauh lebih besar.
"Jemaah umrah setahun itu sekarang 2,6 juta orang. Itu data Dubes Saudi. Data Kementerian Agama sebelumnya 1,6 juta. Mungkin karena pendataan ini beda-beda. Tapi kalau versinya Kementerian Haji dan Umrah Saudi itu 3 juta. Mungkin yang dari luar ya, Bu. Orang Indonesia yang dari luar,” ujarnya.
Menurutnya, jutaan jemaah umrah tersebut harus dilihat sebagai bagian dari ekosistem nasional yang tidak hanya dilayani dan dilindungi, tetapi juga dikelola sebagai kekuatan ekonomi.
"Jadi kalau kita sebutlah yang tengah ini, 2,6 juta orang ini bagi pemerintah ini kan ekosistem. Ini semuanya harus dikembangkan, harus diberikan pelayanan perlindungan tapi juga bisa dijadikan kekuatan ekonomi,” kata Dahnil.
Selain mendorong penggunaan maskapai nasional, pemerintah juga membuka peluang Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak profesional untuk mengembangkan asrama haji.
"Kalau versi perintah Presiden itu coba kalian pikirkan kaji KSO asrama haji itu. Kerja sama operasi dengan pihak-pihak yang lebih profesional. Di bidang perhotelan kah, apa, sehingga fungsi asrama haji sebagai pusat pengembangan ekosistem ekonomi haji itu bisa berkembang,” jelasnya. (*/red)
