 |
| Gedung Capitol di Washington DC, AS. |
JAKARTA, bbiterkini.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami penutupan atau shutdown sebagian pada Sabtu, 31 Januari 2026, waktu setempat, karena tenggat waktu pendanaan pada Jumat, 30 Januari 2026, tengah malam waktu AS berlalu tanpa Kongres menyetujui anggaran untuk tahun 2026.
Seperti dilansir AFP, Sabtu, 31 Januari 2026, shutdown sebagian yang dialami pemerintah AS ini diperkirakan akan berlangsung terbatas, karena DPR AS akan bertindak pada awal pekan depan untuk meratifikasi kesepakatan mengenai anggaran yang telah mendapat dukungan Senat AS.
Kegagalan pendanaan ini menyusul buntunya negosiasi yang dipicu oleh kemarahan Partai Demokrat atas pembunuhan dua demonstran oleh agen imigrasi federal dari Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) yang dikerahkan oleh Presiden Donald Trump ke Minneapolis beberapa pekan terakhir.
Kebuntuan itu menggagalkan pembicaraan membahas anggaran baru untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), yang membawahi ICE.
"Bukannya mengejar para penyelundup narkoba, predator anak, dan pelaku perdagangan manusia, pemerintahan Trump membuang-buang sumber daya berharga untuk menargetkan para demonstran damai di Chicago dan Minneapolis," ujar Ketua Fraksi Minoritas Partai Demokrat pada Senat, Dick Durbin.
"Pemerintahan ini terus membuat warga Amerika kurang aman," sambungnya.
Sekitar tiga perempat operasional Federal AS akan terdampak oleh shutdown sebagian ini, yang berpotensi memicu prosedur shutdown pada berbagai lembaga dan operasional, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga perumahan dan pertahanan.
Lembaga-lembaga Federal AS diperkirakan akan mulai menerapkan rencana shutdown dalam semalam, tetapi para pemimpin Kongres dari kedua partai -- Partai Demokrat dan Partai Republik -- mengatakan tindakan Senat membuat gangguan singkat jauh lebih mungkin terjadi daripada kebuntuan berkepanjangan.
Jika DPR AS menyetujui paket pendanaan tersebut, seperti yang diharapkan terjadi pada awal pekan depan, maka pendanaan Federal akan dipulihkan dalam beberapa hari saja.
Hal ini akan membatasi dampak praktis shutdown terhadap layanan pemerintah, kontraktor, dan para pekerja Federal AS.
Namun jika shutdown berlangsung lebih dari beberapa hari, maka puluhan ribu pekerja Federal AS berisiko diberhentikan sementara atau bekerja tanpa upah sampai pendanaan dipulihkan.
Situasi shutdown ini terjadi setelah pada Jumat malam, 30 Januari 2026, Senat AS mengesahkan paket pendanaan yang meloloskan lima Rancangan Undang-Undang Pendanaan yang tertunda, untuk membiayai sebagian besar lembaga Federal hingga September.
Bersamaan dengan itu, diloloskan juga langkah stopgap selama dua minggu untuk menjaga DHS tetap beroperasi, sementara para anggota parlemen AS melanjutkan negosiasi tentang kebijakan penegakan imigrasi.
DPR AS sedang dalam masa reses saat tenggat waktu berakhir dan dijadwalkan baru kembali bersidang pada Senin mendatang, 02 Februari 2026.
Trump mendukung kesepakatan Senat AS dan mendesak tindakan cepat dari DPR AS, menandakan keinginannya menghindari shutdown berkepanjangan -- yang kedua kali dalam masa jabatan keduanya -- setelah shutdown terpanjang dalam sejarah AS pada musim gugur lalu, yang berlangsung lebih dari sebulan.
Sementara itu, Partai Demokrat tetap bersatu dalam menentang pendanaan baru untuk DHS tanpa adanya perubahan terhadap penegakan hukum imigrasi, setelah penembakan mematikan terhadap Renee Good dan Alex Pretti, keduanya warga negara AS, di Minneapolis.
Kematian keduanya meningkatkan pengawasan terhadap perilaku agen-agen ICE dan memperkuat penolakan untuk pendanaan bagi lembaga imigrasi AS tanpa adanya panduan keamanan baru. (*/red)
