Diskusi Publik Soroti Arah Pembangunan Kota Tangerang: Pendidikan, Transportasi hingga Kesiapan MRT
KOTA TANGERANG, BBITerkini — Arah pembangunan Kota Tangerang ke depan kembali menjadi sorotan dalam forum diskusi publik yang membahas sejumlah persoalan strategis masyarakat. Mulai dari pemenuhan hak pendidikan, layanan kesehatan dan kesempatan kerja,
Evaluasi transportasi umum, hingga kesiapan menghadapi rencana pengembangan MRT.
Forum yang berlangsung di salahsatu kedai kopi di kawasan Sukasari, Kota Tangerang, pada Jum'at, 11 September 2026 malam tadi,
Turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Andri Septian Permana, Kepala BAPPEDA Kota Tangerang, Hj, Yeti Rohaeti, Kepala Kesbangpol Kota Tangerang, Wawan Fauzi, Pengurus MPI dan DPD KNPI Kota Tangerang, DPD GMNI Kota Tangerang, beserta pegiat dan aktivis tersebut, menjadi ruang untuk menguji sejauh mana visi, janji politik, serta dokumen
perencanaan pembangunan daerah benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Salah satu sorotan datang dari Andri Permana yang menilai janji politik tentang mencerdaskan kehidupan bangsa harus dibuktikan melalui pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak di Kota Tangerang.
Ia bahkan mencontohkan keberadaan seorang anak bernama Rico yang disebutnya berada di Kampung Tagalsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.
> “Di Kampung Tagalsari, Kecamatan Neglasari, ada anak bernama Rico. Silakan dicari dan ditanyakan langsung. Anak ini tidak sekolah, padahal umurnya sudah mencukupi,” ujar Andri.
Menurutnya, persoalan pendidikan tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan administratif. Pemerintah bersama masyarakat harus memastikan tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
> “Di sini kita semua wajib mengawal anak-anak bangsa untuk bersekolah. Sudah menjadi keharusan pemerintah untuk membiayai. Silakan pakai anggaran apa pun, asalkan bisa bersekolah dan itu selama terbukti tidak akan dipenjara,” tegasnya.
RPJMD Dinilai sebagai Pertemuan Janji Politik dengan Rakyat
Andri kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, RPJMD seharusnya menjadi titik temu antara janji politik kepala daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat.
“RPJMD adalah bertemunya janji politik dengan rakyat. Makanya warga Kota Tangerang berhak mempertanyakan 3D,”
Konsep 3D yang disampaikan dalam forum tersebut mencakup tiga kebutuhan mendasar masyarakat, yaitu:
Pendidikan dasar yang merata dan berkualitas;
Layanan kesehatan atau medis yang siaga dan kompeten;
Jaminan kesempatan kerja atau penghasilan yang bermartabat bagi warga setempat.
Ketiga aspek tersebut dinilai tidak boleh berhenti sebagai narasi pembangunan. Pemerintah daerah dituntut mampu menunjukkan indikator, program, anggaran, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Andri juga menyinggung informasi yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta.
“Menurut saya, ini adalah hoaks. Oleh karenanya, untuk pimpinan daerah saya sudah paham karena sudah tahu celahnya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu catatan kritis dalam diskusi, sekaligus menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dan verifikasi terhadap setiap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Transportasi Publik Mendapat Apresiasi, tetapi Masih Banyak Pekerjaan Rumah
Dilain sisi, Ketua DPD GMNI Kota Tangerang, Elwin Mendrofa, juga menyoroti sektor transportasi publik.
Pemerintah Kota Tangerang dinilai patut mendapat apresiasi karena secara konsisten telah menyediakan layanan transportasi publik melalui Bus Tayo dan angkutan Si Benteng.
Dibandingkan sejumlah daerah lain di Banten maupun kawasan Tangerang Raya, layanan transportasi publik Kota Tangerang dinilai relatif lebih tersedia, terjangkau, dan telah menjadi bagian dari mobilitas masyarakat.
Namun, apresiasi tersebut tidak berarti menutup ruang evaluasi. Sejumlah catatan kritis mengemuka, terutama terkait kondisi armada, perluasan trayek, serta integrasi antarmoda.
"Beberapa unit Bus Tayo dinilai mulai mengalami penurunan kondisi, baik dari sisi fisik maupun mesin. Karena itu, program peremajaan armada dinilai perlu dipersiapkan agar kenyamanan dan keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas," imbuh Elwin.
Menurut Elwin, ekspansi trayek juga dianggap penting. Sebab, transportasi publik tidak cukup hanya tersedia, tetapi harus mampu menjangkau kawasan permukiman padat, pusat aktivitas masyarakat, kawasan pendidikan, pusat ekonomi, serta terhubung dengan moda transportasi lainnya.
Terlebih, terkait persoalan integrasi fisik antarmoda. Bagi Elwin, salahsatu titik yang dinilai sangat membutuhkan penanganan serius adalah konektivitas antara Stasiun Batu Ceper dan Terminal Poris Plawad.
"Ketersediaan akses penyeberangan atau jembatan penghubung pejalan kaki yang aman dan memadai dinilai menjadi bagian penting dari sistem transportasi terintegrasi,"
Ditegaskan Elwin, Terminal Poris Plawad memiliki posisi strategis sebagai Terminal Tipe A sekaligus salahsatu simpul mobilitas masyarakat yang ada di kawasan Tangerang Raya.
"Karena itu, konektivitas antara stasiun dan terminal semestinya tidak hanya dipandang sebagai persoalan infrastruktur, tetapi juga bagian dari upaya membangun sistem transportasi yang aman, nyaman, mudah diakses, serta ramah bagi pejalan kaki," terang dia.
Menanti Kesiapan Kota Tangerang Menyongsong MRT
Lebih jauh, dalam diskusi ini, Elwin juga menyoroti kesiapan Pemerintah Kota Tangerang dalam menyongsong rencana pengembangan MRT Jakarta Fase 3 koridor Cikarang–Balaraja.
Rencana tersebut dinilai bukan sekadar proyek transportasi, melainkan momentum yang harus dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah daerah.
"Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana kesiapan Pemerintah Kota Tangerang dari aspek tata ruang, kebutuhan lahan, infrastruktur pendukung, serta titik integrasi transportasi apabila pembangunan tersebut memberikan dampak langsung terhadap wilayah Kota Tangerang,"
Tidak kalah penting adalah kesiapan sistem feeder yang menghubungkan masyarakat dari kawasan permukiman menuju stasiun MRT.
"Bus Tayo dan Si Benteng, misalnya, dapat diproyeksikan sebagai bagian dari jaringan feeder yang terintegrasi. Integrasi idealnya tidak hanya menyangkut rute, tetapi juga jadwal, informasi perjalanan, kemudahan perpindahan moda hingga sistem pembayaran atau tiket,"
"Dengan demikian, kehadiran MRT nantinya tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem transportasi perkotaan yang saling terhubung," tambah Elwin.
Transportasi Tidak Boleh Berhenti pada Program Jangka Pendek
Pada forum diskusi tersebut juga turut mempertanyakan arah kebijakan transportasi Kota Tangerang untuk satu dekade ke depan. untuk itu Bappeda dan Pemerintah Kota Tangerang dinilai perlu memiliki masterplan transportasi yang terukur, adaptif, dan berorientasi jangka panjang.
Konsep Transit-Oriented Development (TOD) dapat menjadi salah satu pendekatan, terutama dengan menjadikan simpul transportasi sebagai pusat pertumbuhan kawasan yang terhubung dengan permukiman, pusat ekonomi, fasilitas publik, serta ruang pejalan kaki.
Pada saat yang sama, peluang pengembangan moda transportasi berbasis rel lokal maupun alternatif transportasi massal lainnya juga dinilai perlu dikaji berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah.
"Sebab, persoalan transportasi bukan hanya tentang kendaraan. Transportasi berkaitan langsung dengan tata ruang, pertumbuhan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, hingga kualitas hidup masyarakat," ujar
Meski berbagai persoalan strategis telah dibahas dalam diskusi publik tersebut. Namun, Elwin masih menilai bahwa sejumlah pertanyaan masih belum menghasilkan jawaban konkret atas seluruh arah persoalan pembangunan di Kota Tangerang, karena ketidakhadiran Sekretaris Daerah Kota Tangerang,
Herman Suwarman, secara langsung ke dalam forum.
Kondisi tersebut membuat ruang dialog dengan pihak yang memiliki posisi penting dalam koordinasi pemerintahan daerah di Kota Tangerang menjadi terbatas.
Meski demikian, diskusi tetap berjalan. Berbagai kritik, masukan, dan gagasan tetap disampaikan sebagai bahan evaluasi terhadap arah pembangunan Kota Tangerang lebih lanjut.
Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut mampu menerjemahkannya melalui inovasi pemerintahan, penggalian potensi daerah, penguatan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta program yang memberikan dampak langsung kepada warga.
"Pembangunan Kota Tangerang ke depan juga dinilai membutuhkan keberanian untuk mencari terobosan baru. Pemerintah tidak hanya dituntut menjalankan program rutin, tetapi juga menggali potensi ekonomi lokal, memperkuat sektor usaha masyarakat, menciptakan kesempatan kerja, serta membangun ekosistem ekonomi yang mampu menjawab kebutuhan generasi mendatang,"
Pemuda Jangan Hanya Menjadi Penonton
Pemuda diharapkan tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat atau konsumen kebijakan, tetapi diberikan ruang untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan publik, penyusunan policy brief, riset sosial, hingga edukasi masyarakat mengenai budaya menggunakan transportasi umum.
Pelibatan generasi muda dinilai penting agar pembangunan tidak hanya dirancang dari atas ke bawah, tetapi juga memperoleh masukan dari kelompok masyarakat yang akan menjadi bagian utama dari masa depan Kota Tangerang.
Masih Ada Pekerjaan Rumah
Diskusi publik tersebut selanjutnya direncanakan berlanjut bersama Bappeda Kota Tangerang untuk menggali lebih jauh arah pembangunan dan perencanaan daerah.
Namun karena pembahasan berlangsung hingga larut malam, sejumlah agenda belum seluruhnya dapat dituntaskan. Namun, forum diskusi publik tersebut pada akhirnya dapat membuat sejumlah catatan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Tangerang.
Sebab, arah pembangunan sebuah kota pada akhirnya tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari seberapa jauh kebijakan tersebut mampu menjawab persoalan nyata warganya.
Redaksi